TIMES BANJARBARU, JAKARTA – Amerika Serikat memasuki hari pertama penutupan pemerintahan (shutdown) pada Rabu (1/10/2025) waktu setempat, di mana Kepala Anggaran Gedung Putih Russell Vought memberikan peringatan kepada anggota Partai Republik di DPR mengenai rencana pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai federal.

Menurut dua sumber dari Partai Republik yang mengikuti konferensi daring tersebut, Vought menyatakan bahwa proses PHK terhadap pegawai federal akan dimulai dalam satu hingga dua hari ke depan.

Dalam situasi penutupan pemerintahan sebelumnya, pegawai federal biasanya hanya dirumahkan sementara (furlough). Namun, rencana pemberhentian permanen kali ini memunculkan pertanyaan hukum dari serikat pekerja dan Partai Demokrat mengenai dasar hukum kebijakan tersebut.

Sebelumnya, Vought telah mengedarkan memo yang memperingatkan kemungkinan terjadinya pengurangan tenaga kerja federal secara besar-besaran jika shutdown benar-benar terjadi.

Meskipun tidak menyebutkan jumlah pasti pegawai yang akan terdampak, ia menyatakan bahwa langkah ini terpaksa diambil karena Partai Demokrat dinilai memaksa pemerintahan untuk mengambil tindakan ini.

Tidak lama setelah itu, Wakil Presiden JD Vance dalam konferensi pers di Gedung Putih menegaskan bahwa PHK akan segera dilaksanakan jika penutupan pemerintahan berlangsung lebih lama. Ia menekankan bahwa langkah ini tidak diinginkan, namun diperlukan untuk memastikan layanan penting bagi masyarakat tetap berjalan.

Vance juga membantah tuduhan bahwa pemerintahan melakukan PHK dengan motif politik. Menurutnya, fokus pemerintah adalah menjaga agar layanan-layanan esensial dapat terus beroperasi.

Dalam memo yang sama, Vought menekankan bahwa lembaga pemerintah harus mengeluarkan pemberitahuan resmi mengenai pengurangan tenaga kerja kepada seluruh pegawai di program, proyek, atau kegiatan yang pendanaannya terhenti sejak Rabu akibat shutdown, terutama yang dianggap tidak sejalan dengan prioritas Presiden.

Dalam konferensi virtual pada Rabu, Vought juga memperingatkan bahwa program gizi Women, Infants, and Children (WIC) berisiko kehabisan dana pada pekan depan jika shutdown berlanjut.

Asosiasi Nasional WIC yang mewakili anggota di tingkat negara bagian dan lokal mengonfirmasi bahwa dana program tersebut kemungkinan akan habis dalam satu hingga dua pekan ke depan.

Diskusi juga mencakup dampak shutdown terhadap pendanaan militer dan pembayaran gaji pegawai federal yang terhenti, serta operasional taman nasional yang hanya dapat dibuka sebagian.

Menanggapi ancaman PHK, Ketua Fraksi Demokrat di DPR Hakeem Jeffries menyatakan bahwa pemerintah akan tetap memberhentikan pegawai dengan atau tanpa shutdown. Ia menuduh Partai Republik sengaja menciptakan kondisi sulit sebagai bagian dari agenda politik mereka.

Sementara itu, Senat kembali menolak dua rancangan anggaran yang diajukan baik oleh Demokrat maupun Republik, untuk kedua kalinya dalam satu hari. Meskipun menguasai mayoritas 53-47 kursi, Partai Republik tetap memerlukan dukungan lintas partai untuk dapat mengesahkan undang-undang pendanaan. (*)