TIMES BANJARBARU, SURABAYA – Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 dikaitkan dengan ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Hal ini mendapat sorotan dari DPRD Jatim.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana menyampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila tidak hanya dijadikan simbol perayaan, tetapi juga momentum pemerintah untuk mengatasi problem PHK dan memperluas kesempatan kerja untuk rakyat Jawa Timur.

Menurutnya, sila ke lima Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memuat pesan tegas negara harus berpihak pada rakyat. Terutama mereka yang tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Hari ini, kata dia, asih banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan. Banyak kepala keluarga yang tidak tahu bagaimana memenuhi kebutuhan esok hari.

"Dalam situasi seperti ini, sila kelima tidak boleh hanya jadi kutipan di spanduk. Ia harus hadir sebagai kenyataan bahwa negara wajib menjamin setiap warga bisa hidup layak melalui pekerjaan yang bermartabat,” ungkap perempuan yang akrab disapa Bunda Renny tersebut, Minggu (1/6/2025).

Bunda Renny mengingatkan bahwa pekerjaan adalah hak dasar warga negara, bukan sekadar angka statistik. Saat lapangan kerja sulit diakses dan pengangguran meningkat, ketimpangan sosial semakin melebar dan kepercayaan publik pada negara bisa luntur. 

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah, khususnya di daerah, lebih serius membangun sistem ketenagakerjaan yang adil dan merata. Karena keadilan sosial bukan akan terwujud dari seremoni, tapi dari keseriusan pemerintah memastikan rakyatnya tidak kehilangan mata pencaharian.

"Bagi kami di Fraksi PDI Perjuangan, isu memperluas kesempatan kerja ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kemanusiaan,” tutur politisi yang berangkat dari Daerah Pemilihan Kota/Kabupaten Kediri ini.

Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut menyayangkan hingga saat ini belum ada peta jalan (roadmap) ketenagakerjaan daerah yang berpihak pada kelompok rentan, buruh harian lepas, pekerja informal, perempuan kepala keluarga. Hingga lulusan muda yang kesulitan masuk ke dunia kerja. 

Dirinya menekankan pentingnya pelatihan keterampilan yang relevan, dukungan kewirausahaan berbasis rakyat, serta fasilitasi kerja antarwilayah yang transparan dan adil.

"Banyak anak muda pintar lulus sekolah tapi bingung harus kerja kemana. Banyak ibu-ibu yang ingin bantu ekonomi keluarga tapi tidak ada akses pelatihan atau modal. Ini soal kehadiran negara. Kalau negara tidak hadir, lalu siapa yang akan berpihak pada mereka?,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut.

Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ini, Bunda Renny mengajak semua pihak, eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan, untuk bergotong royong membangun ekosistem kerja yang lebih berkeadilan. 

Menurutnya, keadilan sosial hanya bisa dicapai bila seluruh elemen bangsa menjadikan pekerjaan sebagai prioritas dalam kebijakan maupun pengabdian.

“Di Hari Lahir Pancasila ini, Mari kita jadikan tanggal 1 Juni bukan hanya upacara tahunan, tapi titik balik untuk benar-benar mewujudkan negara yang berdiri di atas penderitaan rakyat, lalu hadir untuk menghapusnya,” ujarnya. (*)